Tingkatkan Produksi Guna Mengatasi Kelangkaan Pupuk
Sebagian petani mulai mengeluhkan masalah kelangkaan pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Produksi pupuk nasional yang masih kurang diketahui belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan petani. Hal ini tentu menjadi alasan mengapa terjadi kelangkaan pupuk di pasaran.
Dalam sebuah kesempatan, para petani pun berhasil mengeluhkan hal tersebut pada Presiden Joko Widodo. Dari keluhan tersebut, Jokowi merespons dengan mengakui bahwa jumlah produksi pupuk nasional memang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak hanya harga yang mahal, ketersediaan pupuk juga langka di pasaran.
Perlu diketahui, kebutuhan pupuk di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai sekitar 13 juta ton. Masalahnya adalah, Indonesia baru bisa memproduksi pupuk sekitar 3,5 juta ton saja. Oleh karena itu, Indonesia masih melakukan impor pupuk sekitar 6,3 juta ton guna memenuhi kebutuhan pupuk nasional.
Adanya kelangkaan persediaan pupuk di lapangan juga disebabkan oleh memanasnya perang antara Rusia dan Ukraina. Sebagai pemasok bahan baku pupuk berupa fosfor dan kalium ke Indonesia, Rusia pun membatasi kegiatan ekspornya. Begitu pula negara lain yang juga melakukan hal yang sama.
Sebagai solusi atas masalah tersebut, Presiden Jokowi mulai berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan beberapa pihak lain untuk membahas ketersediaan pupuk bagi para petani. Dirinya juga meminta agar perusahaan pupuk di dalam negeri mampu menambah produksi pupuk nasional dalam waktu dekat.
Cara mengatasi kelangkaan pupuk
Menanggapi permintaan tersebut, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi nasional memiliki jumlah yang sangat besar. Bahkan, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah tersebut berada di atas 20 juta ton. Padahal, kesiapan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah hanya dapat memenuhi sekitar 8 hingga 9 juta ton saja.
Oleh karena itu, Menteri Pertanian mau tidak mau harus memangkas komoditas yang berhak diberikan pupuk subsidi, yakni dari 69 komoditas menjadi 9 komoditas. Adapun ke-9 jenis tersebut merupakan tanaman pangan strategis, tanaman pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan tanaman pangan untuk memperkuat ekspor.
Syahrul Yasin Limpo juga mulai memperkuat koordinasi kelembagaan dengan para pemangku kepentingan, salah satunya PT Pupuk Indonesia. Diharapkan, penyaluran pupuk ke para petani dapat berjalan sesuai rencana dan bisa tepat sasaran dengan kondisi di lapangan.
Solusi lain untuk masalah ini juga diungkapkan oleh seorang pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) bernama Khudori. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa memfasilitasi para petani untuk mulai memproduksi dan menggunakan pupuk organik untuk membantu mencukupi kebutuhan pupuk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Demikian beberapa langkah yang telah diambil pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk di pasaran. Semoga produksi pupuk nasional dapat terus bertambah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri. Baca juga Kondisi Terkini Pupuk di Indonesia, Petani Harus Tahu! di website Gokomodo, yuk!
